Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Jussuf
Kalla akan segera berakhir. Namun, target untuk mengurangi kemiskinan
hingga pada titik 8,2 persen, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) SBY-JK, sangat jauh drai harapan. Karena,hingga
saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih berkisar pada angka 14,87
persen. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh krisis global yang melanda
dunia serta kegagalan pemerintah dalam penerapan tiga strategi yang
digunakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, yaitu Bantuan Langsung
Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM), yang kenyataannya kurang efektif mengurangi
kemiskinan. Bahklan, kemiskinan di Indonesia semakin lama semakin
meningkat.
Ditengah kondisi masyarakat yang semakin terjerat kemiskinan, beberapa
elite politik malah merasa diuntungkan. Biasanya,elite politik yang
merasa diuntungkan berasal dari partai-partai non incumbent yang hendak
memburu kursi kekuasaan menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada
pertengahan tahun 2009 ini.Ada dua keuntungan yang didapat oleh para
elite politik kondisi seperti ini, yakni, pertama, para caleg dan capres
dari partai non incumbent memiliki sasaran tembak untuk menjatuhkan
para caleg dan capres dari partai incumbent tentang kegagalan sosial
ekonominya. Kedua, dengan jumlah penduduk miskin banyak,tingkat
pendidikan rendah, angka buta aksara inggi, institusi sosial politik
lemah, demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite-elite politik oportunis
dan pemimpin despotik yang menwarkan janji-janji populis agar bisa
terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen atau pejabat pemerintahan ( .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ..)
Seperti tahun-tahun sebelumnya, rakyat cenderung bersimpati dan memilih
para caleg atau capres maupun partai yang memberikan janji-janji tentang
perubahan dan kondisi yang lebih baik. Tetapi,setelah mereka terpilih
dan menjadi wakil rakyat yang memimpin negara ini, janji-janji yang
mereka ucapkan seolah-olah dilupakan dan tidak dipenuhi.Para penguasa,
memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan,
cara-cara yang tidak baikpun mereka tempuh, seperti Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Misalnya saja, banyak kasus suap dilingkungan
DPR,Lembaga Peradilan dan korupsi yangterjadi di Pemerintah Pusat dan
Daerah.
Hal-hal tersebut menyebabkan rakyat merasa kecewa terhadap pemimpin yang
telah mereka pilih sebelumnya dan akhirnya tidak menghiraukan lagi
proses demokrasi yang berlangsung.Itu ditunjukkan dengan tidak
menentukan pilihan pada saat pemilu (golput). Rakyat cenderung merasa
kecewa karena mereka menganggap hak pilih yang mereka berikan tidak
berguna bagi perubahan nasib yang mereka harapkan. Kekecewaan itu dapat
kita lihat dari meningkatnya angka golput dari tahun ke tahun.Ini
menandakan bahwa rakyat tidak percaya lagi dengan pemerintahan saat ini.
Adapun penyebab adanya golput menurut Eep Saefulloh Fatah yaitu,
pertama, golput teknis adalah golput yang terjadi akibat sebab-sebab
teknis tertentu atau mereka yang keliru mencoblos ataupun mencontreng
sehingga suaranya tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti
mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan lembaga
statistik maupun penyelenggara pemilu. Ketiga, golput politis yakni
mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau
tak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat,
golput ideologis yakni mereka yang tidak percaya pada demokrasi
(liberal) dan tidak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan
fundamentalisme agama atau alasan politik ideologi lain.
Jika dipandang dari perspektif demokrasi, golput sebenarnya sah-sah saja
karena memilih adalah suatu hak bagi setiap warga negara dan mereka
juga berhak untuk tidak menentukan pilihannya. Akan tetapi,bangsa ini
tidak menginginkan golput karena sebenarnya golput tidak memberi
keuntungan bagi kemajuan bangsa dan justru menimbulkan kepemimpinan yang
ragu-ragu.
Maka dari itu, hendaknya semua warga Indonesia menyukseskan pemilu
dengan memilih calon pemimpin yang terbaik demi kemajuan bangsa.
Terlepas dari itu, pemimpin yang sudah terpilih, nantinya tidak boleh
mengecewakan serta sepenuh hati mengayomi masyarakat, bersih dari KKN
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
No comments:
Post a Comment